Apakah kita, sebagai bangsa, sudah siap untuk bertindak dalam dunia yang serba transaksional? Di mana sekutu tidak lagi didasarkan pada loyalitas, melainkan pada kalkulasi untung-rugi? Bagaimana kita, sebagai individu dan institusi pendidikan, akan beradaptasi dengan realitas ini? Seperti yang kita lihat dalam percakapan antara Trump dan Zelensky, di mana bantuan militer tak lagi diberikan begitu saja tanpa imbalan—pertanyaannya adalah, “Apa yang bisa kita tawarkan?” Sebuah pertanyaan yang tak hanya relevan dalam politik global, tetapi juga dalam dunia pendidikan tinggi, khususnya di perguruan tinggi swasta.
Jika kita melihat fenomena yang sedang berkembang dalam diplomasi global, kita dapat menyimpulkan satu hal penting: segala sesuatu kini dihitung dalam transaksi. Sekutu tidak lagi menjadi sekutu karena kesetiaan, tetapi karena nilai tawar yang dapat dihasilkan. Ketika Ukraina meminta lebih banyak bantuan, Trump dengan tegas menanyakan, “Apa yang kami dapatkan sebagai imbalan?” Begitu pula dengan China, yang menjadikan utang negara-negara berkembang sebagai alat tawar dalam inisiatif Belt & Road. Setiap interaksi di dunia internasional kini mengharuskan pihak yang meminta bantuan untuk menawarkan sesuatu sebagai ganti rugi.
Jika kita menarik paralel antara dinamika ini dengan dunia perguruan tinggi swasta di Indonesia, pertanyaannya adalah: Apakah pendidikan tinggi kita siap beradaptasi dengan dunia yang semakin transaksional ini? Apakah perguruan tinggi kita mampu bertransformasi menjadi kekuatan yang berdiri di atas kaki sendiri, tidak hanya dalam hal finansial, tetapi juga dalam hal nilai dan kontribusi yang dapat diberikan kepada masyarakat?
Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu memahami lebih dalam tentang apa yang terjadi di dunia pendidikan saat ini. Di banyak perguruan tinggi swasta, kualitas pendidikan sering kali dinilai berdasarkan kemitraan dengan lembaga internasional atau akses terhadap program beasiswa dari luar negeri. Namun, apakah ini cukup? Apakah kita hanya akan bergantung pada bantuan dan kerjasama luar negeri yang semakin selektif dan berbasis pada imbalan? Bagaimana perguruan tinggi swasta dapat membangun daya tawar yang kuat di dunia yang semakin mengutamakan keuntungan, bukan sekadar kesetiaan?
Di dunia yang semakin transaksional ini, perguruan tinggi swasta harus bertanya pada dirinya sendiri, apa yang dapat kami tawarkan untuk mendapatkan tempat di panggung global? Saat negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan China semakin memperketat kebijakan luar negeri mereka dengan syarat-syarat yang jelas, kita juga harus mengadopsi pola pikir yang serupa dalam dunia pendidikan. Ini bukan hanya soal mencari beasiswa atau peluang riset internasional, tetapi tentang bagaimana perguruan tinggi swasta dapat menciptakan inovasi dan nilai yang relevan bagi masyarakat, industri, dan bahkan negara.
Dunia kini membutuhkan lebih dari sekadar pemikiran teoritis. Di tengah persaingan global yang semakin tajam, perguruan tinggi swasta di Indonesia harus mampu menghasilkan lulusan yang tidak hanya berkompeten di bidang akademik, tetapi juga memiliki keterampilan yang dapat menjawab tantangan dunia nyata—baik dalam hal teknologi, kewirausahaan, atau inovasi sosial. Inilah yang menjadi pertanyaan besar bagi pendidikan tinggi kita: Bagaimana caranya agar pendidikan di perguruan tinggi swasta tidak hanya sekadar menghasilkan sarjana, tetapi juga individu-individu yang dapat berkontribusi langsung terhadap pembangunan ekonomi dan sosial?
Perguruan tinggi swasta harus mulai berpikir tentang pengembangan riset yang berorientasi pada solusi konkret. Ini bukan hanya tentang mempublikasikan artikel ilmiah atau mendapatkan hibah internasional, tetapi juga tentang bagaimana penelitian yang dilakukan dapat memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Salah satu cara untuk mewujudkannya adalah dengan membangun kemitraan yang lebih strategis dengan industri dan sektor-sektor yang sedang berkembang di Indonesia, seperti teknologi hijau, energi terbarukan, dan digitalisasi ekonomi.
Selain itu, perguruan tinggi swasta harus memperkuat kurikulum yang berbasis pada kewirausahaan dan inovasi. Lulusan perguruan tinggi harus dipersiapkan untuk tidak hanya menjadi pekerja, tetapi juga pencipta lapangan kerja. Dengan cara ini, mereka dapat berperan aktif dalam perekonomian global, bukan hanya menjadi konsumen atau penerima manfaat dari inovasi yang dilakukan oleh negara besar.
Namun, untuk bisa mencapai itu, kita juga harus berpikir kritis tentang keterbatasan yang ada. Dana untuk penelitian dan pengembangan di perguruan tinggi swasta seringkali terbatas, dan banyak di antaranya bergantung pada sumber daya eksternal. Bagaimana caranya agar perguruan tinggi swasta dapat mengurangi ketergantungan pada bantuan luar negeri dan mulai menciptakan ekosistem yang dapat mendukung inovasi secara mandiri? Salah satu jawabannya adalah dengan memperkuat kemitraan dengan sektor swasta, serta memanfaatkan teknologi dan sumber daya lokal yang ada.
Perguruan tinggi swasta di Indonesia harus mengubah paradigma mereka dalam melihat pendidikan. Pendidikan tidak boleh lagi dipandang sebagai sesuatu yang hanya bergantung pada bantuan dan kerjasama internasional, tetapi harus menjadi alat untuk menciptakan kekuatan nasional yang berkelanjutan. Jika kita ingin berada di atas meja perundingan global, kita harus memiliki daya tawar yang kuat—dan itu dimulai dengan pendidikan yang relevan dan berdaya saing.
Jadi, kita harus mulai bertanya pada diri kita sendiri: Bagaimana pendidikan kita dapat memberikan kontribusi nyata dalam dunia yang semakin transaksional ini? Apakah kita siap untuk menjawab tantangan ini dengan kekuatan riset, kewirausahaan, dan inovasi yang membangun masa depan yang lebih baik bagi bangsa dan dunia? Kini saatnya kita bertransformasi menjadi pemain utama, bukan hanya sekadar peserta dalam permainan global.
Oleh: Muhammad Irfanudin Kurniawan
Dosen Universitas Darunnajah
