Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Darunnajah melaksanakan kegiatan benchmarking ke Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) pada Senin, 19 Januari 2026. Kegiatan ini bertujuan memperkuat tata kelola akademik serta meningkatkan mutu kelembagaan, khususnya dalam pengembangan Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI).
Rombongan FAI Universitas Darunnajah dipimpin oleh Dekan FAI Duna Izfanna, M.Ed., Ph.D., didampingi para pimpinan prodi, dosen, tenaga kependidikan, serta perwakilan Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS). Kehadiran unsur pimpinan, akademisi, dan mahasiswa ini menunjukkan keseriusan FAI dalam melakukan pembelajaran kelembagaan secara menyeluruh.
Dari pihak UMJ, rombongan disambut oleh Wakil Rektor I Dr. Muhammad Hadi, S.KM., M.Kes., Wakil Rektor IV Dr. Septa Candra, S.H., M.H., serta jajaran pimpinan FAI dan Prodi HKI UMJ. Pertemuan berlangsung dalam suasana dialogis dan kolaboratif sebagai bagian dari penguatan jejaring antarperguruan tinggi Islam.
Adapun materi utama diskusi meliputi strategi unggul akreditasi Prodi HKI, rencana pendirian Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Darunnajah, serta pengembangan kerja sama HMPS. Ketiga isu tersebut dinilai strategis dalam mendukung peningkatan kualitas lulusan dan relevansi prodi terhadap kebutuhan umat.
Wakil Rektor I UMJ menegaskan bahwa pendirian program studi tidak semata berorientasi pada keuntungan, melainkan sebagai bentuk pengabdian terhadap kebutuhan masyarakat. Ia menekankan bahwa kunci perguruan tinggi unggul terletak pada kualitas sumber daya manusia dan peran aktif unit penjaminan mutu internal.
Sementara itu, Wakil Dekan I FAI UMJ menyampaikan bahwa sebagian besar prodi di FAI UMJ telah meraih akreditasi Unggul berkat koordinasi pimpinan yang konsisten. UMJ saat ini juga tengah menggaungkan akreditasi internasional sebagai bagian dari visi menjadi pusat studi Islam di kawasan Asia.
Kaprodi HKI UMJ menjelaskan pentingnya penguatan profil lulusan melalui pemberian stimulus karier sejak dini kepada mahasiswa. UMJ menyediakan program magang profesi hukum serta kerja sama dengan berbagai mitra sebagai laboratorium praktik nyata bagi mahasiswa HKI.
Terkait pendirian LKBH, Wakil Rektor IV UMJ memaparkan bahwa lembaga tersebut dapat menjadi inkubasi akademik dan praktik hukum bagi mahasiswa. Ia menjelaskan bahwa pendirian LKBH harus diawali SK rektor, memiliki minimal tiga advokat tersumpah, serta berusia tiga tahun untuk dapat diakreditasi Kemenkumham.
