Kelemahan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) sudah diperbaiki?

0
445

Kelemahan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) sudah diperbaiki?

Pengesahan undang-undang perlindungan konsumen (UUPK) pada April 1999 adalah momentum penting bagi masyarakat Indonesia untuk mendapatkan perlindungan hukum atas aktivitas konsumsinya.

Setelah menunggu sampai 20 tahun untuk mendapatkan pengesahan undang-undang Perlindungan Konsumen momentum Ini akhirnya disambut gembira oleh para konsumerisme yang telah lama memperjuangkan hak-haknya yang masih dirasa terabaikan.

Menurut sebuah artikel yang ditulis oleh M. Ali Butho pengaturan perlindungan konsumen dalam sebuah UU di Indonesia Tertinggal dibandingkan dengan negara berkembang lainnya seperti India, Thailand dan Filipina.

Perlu kita tahu bahwa sebelum UUPK itu disahkan, ketentuan hukum yang mengatur konsumen dapat ditemui dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), yakni pasal 204, 205, 359, 360 dan 386.

Menurut darmadi Durianto, anggota Komisi 6 DPR, BPSK atau badan penyelesaian sengketa konsumen menjadi mandul dalam hal kewenangan akibat dari UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Selain itu, dapat pula kita temui dalam ketentuan pasal 25 sampai pasal 31 undang-undang nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi legal.

Akan tetapi, pengaturan mengenai kepentingan konsumen itu baru terbatas pada upaya untuk sekedar melarang dan memberikan sanksi kepada pelaku usaha. pengaturan dalam UU ini belum memberikan hak kepada konsumen yang diragukan untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi atas kerugian yang dideritanya.

Dengan kata lain, undang-undang tersebut hanya mengatur kepentingan konsumen dari sisi produsen atau pelaku usaha. Sementara dari sisi yang lebih penting hak-hak konsumen terabaikan.

Mari kita simak kelemahan yang ada pada UUPK Apabila dibandingkan dengan undang-undang nomor 23 tahun 1997 tentang lingkungan hidup (UULH) terdapat dua sisi lemah dari UUPK. Tidak seperti UULH, UUPK tidak memberikan jaminan tentang hak publik atas informasi secara luas.

Misalnya saja akses informasi mengenai Hasil Penelitian terhadap barang atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen seperti oleh badan perlindungan konsumen nasional. Hak atas atas informasi dalam undang-undang ini bersifat sangat terbatas pada hak informasi tentang kondisi dan jaminan barang atau jasa seperti yang termuat dalam pasal 4.

Berikutnya adalah pertanggungjawaban tanpa kesalahan atau yang lebih dikenal dengan istilah “Strict liability” sebagaimana diatur oleh UULH tidak diatur dalam UUPK. Padahal pertanggungjawaban pelaku usaha itu sudah seharusnya diberikan kepada konsumen yang dirugikan tanpa mempertimbangkan ada tidaknya unsur kesalahan.

Kelemahan lainnya dari UUPK adalah masa struktur hukum maupun aparatur penegak hukumnya. Menurut Darmadi Durianto, anggota Komisi VI DPR. BPSK atau badan penyelesaian sengketa konsumen menjadi mandul dalam hal kewenangan akibat dari UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Dikarenakan UU nomor 23 tahun 2014 membuat BPSK ditarik ke tingkat provinsi yang pada awalnya Bisa diurus oleh mereka yang ada di tingkat kabupaten/kota.

Kelemahan lainnya adalah soal budaya hukum, sebab masyarakat Indonesia enggan melapor ke pihak berwenang dengan alasan bakal lebih banyak kerugian ketimbang tak melapor persoalan sengketa konsumen. menurut sebuah penelitian terdapat 67% permasalahan sengketa konsumen dan masyarakat cenderung pasrah enggan untuk melapor.

Tentunya untuk menghadapi ketentuan-ketentuan yang ada pada UUPK, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Menurut Kepala Bidang pengaduan Yayasan lembaga konsumen Indonesia (YLKI) Sularsi, UUPK memang masih memiliki banyak kelemahan, sehingga diperlukan adanya revisi dan perubahan. Beliau juga mengusulkan agar hal ini jangan hanya sebatas rencana-rencana bahkan lebih baik masuk kepada tahap pembahasan bersama.

Dalam UUPK pasal 4 dijelaskan bahwa pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk memberikan hak atau informasi yang jelas, benar, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. pelaku usaha juga harus mendengarkan jika sewaktu-waktu konsumen memberikan pendapat atau keluhan.

Memang tidak gampang untuk menerapkan undang-undang Perlindungan Konsumen mengingat sebagian masyarakat memandang biasa saja hak-hak mereka sebagai konsumen dikarenakan banyak konsumen yang diperdaya oleh produsen karena ketiadaan informasi atau kurang transparan.

Kita mengharapkan tentunya rancangan undang-undang Perlindungan Konsumen semakin diperbaiki dan masyarakat pun memahami hak dan kewajiban mereka dalam undang-undang perlindungan konsumen.

Kontributor:

Irfandi (Mahasiswa UDN)