Oleh: H. Sukron Makmun. M.A

Syariah Islam memiliki sumber yang amat dalam dan luas, sumber itu terdapat pada al-Qur’an dan Sunnah Nabi SAW yang keduanya merupakan ajaran dari Allah baik dari Ia sebagai Pencipta alam semesta maupun melalui lisan manusia pilihan-Nya di dunia yang diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam, Disamping itu ada juga sumber pokok lain sebagai konsensius ulama dari sahabat yang mencerminkan suatu transisi ke arah suatu hukum hasil penafsiran melalui dari al-Qur’an dan Sunnah yang disepakati itulah yang disebut dengan Ijma’.

Seorang guru besar Hukum-hukum Timur pada fakultas Hukum Universitas London, James Norman D Anderson menyimpulkan bahwa Syari’ah Islam tidak hanya mempresentasikan ilmu pengetahuan yang utama di dunia Islam, akan tetapi ia juga merupakan sebagai agen yang efektif dalam membentuk tatanan kehidupan sosial kemasyarakatan umat Islam.[1]

Syariat Islam itu mencakup dua bidang, yaitu bidang ibadah dan bidang mu'amalah. Dalam bidang ibadah terkandung nilai-nilai ta'abbudi, dogmatis, irrasional atau ghayru ma'qullah al-ma'na. Artinya umat Islam tidak boleh melakukan ibadah kecuali dengan apa yang telah disyariatkan. Sebaliknya dalam bidang mu'amalah terkandung nilai-nilai ta'aqquli, rasional atau ma'qulah al-ma'na. Artinya umat Islam dituntut untuk berijtihad guna membumikan ketentuan-ketentuan syari'at tersebut.[2]

Sejalan dengan pernyataan di atas, Ibn al-Qayyim pernah mengemukakan  bahwa hukum itu ada dua macam, yaitu:

Pertama, hukum yang tetap dan tidak akan pernah berubah, baik oleh zaman, tempat, dan karena ijtihad para imam mujtahid, seperti perkara yang wajib, haramnya suatu perkara yang haram dan hudud yang sudah ditetapkan terhadap masalah-masalah kriminal. Ini semua tidak mungkin berubah dan tidak ada ijtihad yang mampu menentangnya. Kedua, hukum yang dapat berubah karena tuntutan maslahat, baik yang berkenaan dengan waktu, tempat, dan situasi seperti jenis dan kadar ta'zir. Dalam hal ini, Allah memberikan keluasan sesuai maslahat.[3]

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hukum Islam yang bersifat ta'abbudi adalah hukum yang tetap dan tidak pernah berubah oleh ijtihad, penalaran akal manusia, dan umumnya yang bersifat ta'abbudi terdapat dalam ibadah khususnya ibadah mahdlah (yang diperintahkan oleh Allah).

Dalam kaitan ini, Dr. Satria Effendi menyatakan bahwa "dalam bidang ibadat karena unsur ta'abbudinya yang menonjol, maka 'illatnya  tidak efektif dalam pembinaan hukum-hukumnya. 'Illat di bidang tidak lain dari makna "manfaat". Oleh karena illatnya tidak efektif, maka tidak ada pengembangan dalam ibadah".[4]  Hasbi Ash-Shiddieqy juga menyatakan bahwa "perkisaran ibadah pada zhahirnya ialah mengikuti apa yang telah didatangkan al-Qur'an dan al-Sunnah"[5]  Oleh karena itu, seseorang tidak dapat menambah atau mengurangi, tidak dapat memasukkan fikiran-fikiran pribadi. Dengan demikian, suatu ibadah dapat dinyatakan sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan syara'.

Di balik itu tidak boleh melakukan ibadah dengan dasar mashlahat, karena ibadah merupakan hak Allah SWT. Jika pintu maslahat dibuka dalam bidang ibadah, maka akan berakibat kepada perubahan warna dan syiar agama dengan beragamnya bentuk ibadah sesuai dengan mashlahat yang diyakini masing-masing, dan lebih jauh akan berakibat pada manusia untuk menciptakan dan mengembangkan bentuk-bentuk ibadah yang sesuai dengan seleranya.

Dalam kaitan ibadah dengan mashlahat, Najamuddin al-Thufi al-Hambali menjelaskan bahwa penerapan masalahat tidak dapat diberlakukan dalam bidang ibadat, tetapi hanya dalam bidang mu'amalat dan adapt. Baginya, ibadah adalah hak Allah (al-Syari'), dan karenanya, Allah lebih mengetahui akan hak-Nya dalam bidang ini. Tidak ada yang mengetahui hak Allah seperti apa, bagaimana, kapan, dan dimana, melainkan hanya dari sudut pandang Allah sendiri. Oleh karena itu dalam bidang ibadah, manusia harus melaksanakannya menurut apa yang telah ditetapkan oleh Allah semata.[6]

Adapun ta'aqquli sebagai kebalikannya dari ta'abbudi dapat dipahami sebagai ajaran-ajaran Islam yang bersifat rasional atau ma'qulah al-ma'na (yang dapat dilacak makna dan illatnya). Ajaran Islam yang bersifat rasional umumnya terdapat dalam bidang mu'amalah atau bidang kemasyarakatan. Ajaran ini mengandung unsur dinamis yang mempunyai kemampuan yang dapat menampung berbagai perkembangan dan perubahan. Unsur dinamis itu, karena disamping watak dalilnya yang berupa prinsip-prinsip umum dan terbuka untuk menerima berbagai penafsiran, juga yang paling menonjol adalah unsur illat dan tujuan hukum (maqashid al-syari'ah).

Dalam kaitan denga ta'aqquli ini, Dr. Satria Effendi mengemukakan bahwa suatu interaksi antara hukum dan fenomena masyarakat hanya terdapat pada hukum-hukum yang didasarkan atas 'illat yang efektif yaitu hukum-hukum yang ma'qulah al-ma'na. Oleh karena itu dalam mu'amalah terjadi pengembangan dan perubahan atau pergeseran. Tegasnya 'illat yang efektif terhadap pembinaan dan pengembangan hukum itu, hanya didapati pada bidang mu'amalah, dan tidak didapati pada bidang ibadah mahdlah (murni).[7]

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa berlakunya hukum Tuhan dalam bidang ibadah kepada-Nya, merupakan suatu ketundukkan hamba dan kepasrahan terhadap perintah dan larangan-Nya, yang tidak dapat dijangkau oleh akal/rasio untuk mencari kausalitasnya karena itu di dalamnya ada hak Allah yaitu untuk disembah sesuai dengan syariat-Nya, dan bagi manusia yang mengikuti-Nya ia akan memperoleh manfaat dalam kehidupannya di dunia dan akherat.

Sedangkan dalam bidang mu'malat dan adat, syariat mengatur hubungan sesama manusia yang merupakan hak adamiy, sehingga akal/rasio dapat berperan untuk menggali hukum tersebut sehingga terperolehnya suatu mashlahat. Kedua hal tersebut di atas (bidang ibadat dan mu'amalat) sesuai dengan maqashid al-syariah, yaitu tercapainya kemalahatan hamba di dunia dan akherat.

Hal ini sejalan dengan ungkapan al-Syatibi sebagai berikut:

الأصل فى العبادات بالنسبة إلى المكلف التعبد دون الالتفات الى المعانى وأصل العادات الالتفات على المعانى[8]

Artinya :

Pada dasarnya dalam masalah-masalah ibadat dalam hubungannya dengan mukallaf adalah bersifat ta'abbudi tanpa berpaling kepada (meneliti) makna-maknanya, sedangkan prinsip dalam masalah-masalah 'adat (mu'amalat) menoleh atau memperhatikan kepada (meneliti) makna-maknanya.

 كل ماثبت فيه اعتبار التعبد فلا تفريع فيه، وكل ما ثبت فيه اعتبار المعانى دون التعبد فلا بد فيه من اعتبار التعبد[9]

Artinya:

Setiap yang ditetapkan sebagai ta'abbudi tidak berlaku padanya qiyas (analogi), dan dalam setiap yang ditetapkan sebagai hal yang ma'qul (rasional) bukan ta'abbudi mesti mengadung nilai ta'abbudi.[10]

Melalui kaidah tersebut, kelihatannya al-Syatibi cenderung untuk menyatakan bahwa nash-nash yang berkaitan dengan ibadah itu langsung dilaksanakan dalam rangka ta'abbud, tanpa mempersoalkan mengapa al-Syari' (Allah SWT) menetapkan demikian. Sedangkan nash-nash yang menyangkut adat (mu'amalat) tidak langsung dipraktekkan, tetapi perlu dicari makna dan rahasia yang terkandung di dalamnya. Meskipun demikian, al-Syatibi juga mengakui bahwa dalam bentuk-bentuk mu'amalah tertentu masih ada yang mempunyai sifat ta'abbudi, dan yang dimaksud yang dengan ta'abbudi di sini adalah hukum yang ditetapkan berdasarkan dalil-dalil yang terperinci.[11] Hal ini berarti bahwa tidak seluruh bidang mu'amalah bersifat ta'aqquli, yang harus dipedomani dalam mu'amalah yang demikian adalah dengan melaksanakan apa yang telah ditetapkan secara rinci oleh al-Syari' (Allah SWT), seperti tentang bagian-bagian harta warisan (furudh al-muqaddarah)  untuk ahli waris (dzawil al-furudh) dan akal tidak perlu meneliti makna-maknanya, melainkan ia akan memperoleh manfaat atau hikmahnya dari makna-makna tersebut.

Di samping itu, al-Syatibi melalui kaidahnya yang disebut terakhir ingin menyatakan bahwa dalam masalah ta'abbudi tidak berlaku qiyas (analogi), tetapi dalam setiap yang dipandang ma'qul (rasional) walaupun tidak ditetapkan sebagai ta'abbudi, harus dianggap bernilai ta'abbudi. Dalam kaitan yang disebut terakhir ini, Muh Khalid Mas'ud dalam karyanya Islamic Legal Philosophy, A Study of Abu Ishaq al-Syatibi's Life and Thought, memberi komentar sebagai berikut:

"Al-Syatibi membedakan antara dua macam kewajiban, yaitu kewajiban-kewajiban mutlak dan tidak bisa berubah terdiri dari ibadat, dan kewajiban-kewajiban relatife dan bisa berubah terdiri dari adat yang mencakup pula mu'amalat. Yang pertama adalah ta'abbud, sedangkan yang kedua adalah maslahat. Perbedaan ini dipertahankan pada tingkat pertama yaitu tingkat Syari', walaupun ke duanya mungkin menjadi ta'abbud pada tingkat kedua, yaitu mukallaf".[12]

Sebagai salah satu contoh perintah mengeluarkan zakat merupakan suatu yang ta'abbudi karena di dalamnya terkandung kewajiban mutlak yaitu tunduk kepada perintah Allah SWT, sedangkan dalam proses pendistribusian zakat dalam surat at-Taubah ayat 60 terkandung golongan yang berhak menerima zakat ada delapan golongan, bila ini dilihat sebagai suatu hal yang ta'abbudi, maka akan dialami kesulitan mencari kedelapan asnaf (golongan) di suatu daerah secara sempurna dan hilanglah kemaslahatan. Oleh karenanya proses atau teknis pendistribusian zakat merupakan suatu yang bersifat ta'aqquli karena itu mengandung kewajiban relatif yaitu kepada sesama manusia. Tepatlah kiranya bila BAZIS (Badan Amil Zakat Infak dan Shadaqah) DKI tidak mencantum golongan hamba sahanya (budak) bagian dari golongan yang harus menerima zakat karena tidak dijumpai golongan tersebut, begitu juga bagian Amil telah tersubsidi oleh Pemda DKI, sehingga tidak mempunyai hak dari zakat yang terkumpulkan dari para muzakki (Wajib Zakat). Sehingga tercapailah suatu kemaslahatan bagi manusia.